An Unbiased View of agus joko
An Unbiased View of agus joko
Blog Article
"My placement on the IDI Board is rather new, but it's gratifying to include the Views of IDI and also the IDI Board to the eyesight of BPK to check out that, just as Indonesia is part of the global community, BPK also has a role to Engage in in the global network of SAI's. This more substantial outlook opens up option in just creating strategic ideas, in marketing ideal techniques, by keeping up-to-date, As well as in remaining all set to embrace desired adjustments.
Agus’s affirmation because of the defense Fee will probable be rubber stamped within a Dwelling plenary meeting future week. And as soon as the President installs him, he will swap outgoing commander Adm. Yudo Margono, who will retire later on this thirty day period.
Karena tugas KPK untuk fokus pada higher profile situations. Sedangkan Polri fokus pada small profile instances yang juga merata terjadi di mana-mana.
Layanan ini merupakan sarana layanan on-line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan more info RI.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Dia pun siap melaporkan temuan ini bila memang PPATK tidak sanggup. Namun ya itu tadi, buktinya harus kuat.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Menurut Pramono, Jakarta dalam lima tahun ke depan bisa memasuki daftar fifty besar kota world di dunia. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku sudah mengkaji ihwal kemungkinan janji tersebut direalisasikan.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
”Ini aneh menurut saya, kok, auditor ini bisa membuat laporan versi berbeda. Apa alasannya? Kejaksaan justru harus mendalami apakah laporan itu dibuat karena auditor tersebut menerima sesuatu dari pihak lain?
Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan investasi yang sebelumnya telah diserahkan ke Kejakgung, sudah terang dan jelas bahwa ada unsur pidana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp 16,8 triliun.
Layanan ini merupakan sarana layanan on-line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.